Thursday, January 26, 2017

SSE Pajak Online: Aplikasi Surat Setoran Elektronik

Layanan eBilling yang diwajibkan pemerintah sejak setahun silam, telah memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk dapat menyetor pajak melalui sejumlah tempat dan saluran yang sudah disediakan. Selain itu, wajib pajak juga tak perlu lagi repot mengisi surat setoran pajak secara manual dikarenakan sudah ada Surat Setoran Elektronik (SSE).

SSE pajak online untuk penerbitan kode billing atau ID Billing pajak dapat diakses melalui sejumlah kanal, di antaranya adalah sse.pajak.go.id. Ini adalah aplikasi SSE Pajak Online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan kode billing pajak. Untuk menerbitkan kode billing pajak di website sse.pajak.go.id ini, wajib pajak harus menginput satu per satu NPWP, Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, masa pajak, nominal, dan keterangan lainnya.

Selain itu, wajib pajak juga dapat mempersiapkan setoran pajak online melalui page eBilling OnlinePajak. OnlinePajak adalah mitra resmi DJP yang telah dikukuhkan sebagai penyedia layanan SSE pajak online atau eBilling pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016. Melalui eBilling OnlinePajak, wajib pajak bisa mendapatkan satu atau banyak kode billing pajak sekaligus, hanya dengan satu klik saja.

Melalui cara ini tentu wajib pajak badan dapat menghemat lebih banyak waktu dan mempersingkat proses bisnis. Melalui jalur biasa, pembuatan ebilling pajak satu per satu dapat memakan waktu berjam-jam. Namun kini semua ebilling bisa diterbitkan sekaligus dengan 1 klik saja melalui ebilling OnlinePajak.

Melalui sistem SSE Pajak atau sse.pajak.go.id, wajib pajak dapat menyetorkan pajak tanpa harus datang ke bank, tapi juga bisa melalui ATM atau internet banking dengan memasukkan ID Billing. Sistem Surat Setoran Elektronik atau SSE Pajak Online memungkinkan wajib pajak untuk lebih banyak menghemat waktu, tanpa menghabiskan waktu di jalan. Bahkan, wajib pajak bisa mendapatkan banyak kode billing secara bersamaan dengan seketika, jika membuatnya melalui eBilling OnlinePajak.

Aplikasi SSE Pajak Online juga memudahkan wajib pajak membayar pajak secara akurat dan meminimalisir kesalahan input KAP dan KJS seperti pernah banyak terjadi pada pembayaran pajak manual. Dengan adanya aplikasi ini, jumlah permintaan pemindahbukuan setoran pajak juga dapat berkurang dengan signifikan.

Wednesday, January 18, 2017

e-Billing, Evolusi Sistem Perpajakan di Tanah Air


Sistem perpajakan di Indonesia perlahan mulai tertata seiring dengan kemunculan sistem elektonik mulai dari e-Reg, e-Faktur, e-Filing, hingga e-Billing Pajak. Selama bertahun-tahun, pengelolaan penerimaan negara di Indonesia dilakukan secara terpisah baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Direktorat Perbendaharaan Negara dengan SISPEN-nya, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem Electronic Data Interchange. Akhirnya, pada 2006 hingga kini disatukan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dulu, sistem tersebut kerap disebut juga dengan MPN-G1 atau MPN Generasi 1 sebelum pemerintah meluncurkan sistem yang lebih baik, yaitu MPN-G2 pada 2014. Sebelum mengetahui perbedaan kedua sistem ini, Anda perlu memahami terlebih dahulu pengertian Modul Penerimaan Negara.

MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Singkatnya, MPN merupakan sarana masyarakat untuk membayar pajak ke negara melalui sistem yang telah diatur sesuai dengan undang-undang.

Lantas mengapa pemerintah meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat perbedaan di antara kedua sistem MPN. Perbedaan mendasar antara MPN dan MPN-G2 dapat dilihat dari tiga hal di bawah ini:

1. Dokumen Sumber
Sesuai dengan perdirjen 78/2006 ada dua dokumen sumber MPN-G1, yaitu Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, dll) dan Bukti Penerimaan Negara yang terbit ketika proses pembayaran telah dilakukan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Sementara itu, hanya ada satu dokumen sumber di MPN-G2, yaitu Bukti Penerimaan Negara.

2. Tempat dan Channel Pembayaran
Tempat pembayaran MPN Generasi 1 dapat dilakukan di Bank Persepsi dan Kantor Pos. Sementara channel pembayaran bisa menggunakan loket dan e-Banking. Generasi setelahnya tentu lebih canggih dan efektif karena tempat pembayaran dapat dilakukan di bank maupun nonbank. Channel pembayaran MPN-G2 pun jauh lebih banyak, yaitu: loket, ATM, ATM Mini (Electronic Data Capture), Internet Banking,SMS Banking, Supermarket, atau pun di gerai lainnya yang telah ditentukan.

3. Proses Billing atau Pembentukan Data Tagihan
Di MPN-G1, Anda harus mengisi formulir Surat Setoran bersamaan dengan proses pembayaran di Bank atau Kantor Pos. Kini, bayar pajak bisa dilakukan dengan mudah. Anda dapat membayar pajak kapan pun di mana pun selama memiliki koneksi internet karena Modul Penerimaan Negara Generasi 2 memiliki pembentukan data tagihan melalui sistem e-Billing (https://sse2.pajak.go.id).

Sistem e-Billing memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara sehingga penggunanya tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas/manual. Selain pada saluran resmi DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.

Saat ini, jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Klik https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak untuk informasi selengkapnya terkait e-Billing.

Friday, January 13, 2017

5 Manfaat e-Billing Pajak Ini Wajib Diketahui

e-Billing dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan di dalam dunia perpajakan Indonesia. Sistem pembayaran pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, adalah pembaharuan dari sistem Modul Penerimaan Negara, yang disebut Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.


Pengguna e-Billing Pajak tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas, karena e-Billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing, dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan e-Biling pajak? Berikut ini 5 manfaat yang didapat jika Anda menggunakan e-Billing:


  1. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak;
  2. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem, dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran;
  3. Memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk membuat draft data setoran;
  4. Membuat proses kerja menjadi lebih ringkas karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ke bank untuk melakukan penyetoran;
  5. Memudahkan integrasi antara Wajib Pajak, Bank Persepsi, dan Pemerintah.


Jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Dapatkan informasi selengkapnya tentang e-Billing dengan klik di sini.


Penggunaan e-Billing Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun lalu juga diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dan PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

e-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak dengan Mudah

Kini, bayar pajak tak perlu repot lagi. Teori ini dapat dibuktikan dengan kehadiran sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disebut e-Billing. Sistem yang resmi diluncurkan tahun silam ini, disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan kemudahan cara penyetoran pajak, melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak.

Singkatnya, jika Anda sudah pernah melakukan pembayaran listrik atau tagihan telepon melalui ATM, maka e-Billing Pajak tak akan membuat Anda kesulitan. Sebab, secara garis besar prosedurnya sama dengan transaksi-transaksi pembayaran di atas. Bedanya, Anda perlu mengetahui kode instansi pajak pada ATM dan ID Billing atau Kode Billing pajak Anda.

Kode Billing Pajak

Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi penerbit kode billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Bagaimana cara membuat kode billing? Pertama, silakan buka halaman djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse.pajak.go.id, dan link aktivasi.

Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

  1. Buka situs SSE pajak;
  2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;
  3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;
  4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;
  5. Anda dapat menyimpannya dengan mencetak atau dengan difoto.

Setelah Anda memperoleh kode billing pajak, lakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking. Surat Setoran Pajak direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar.

Selain pada saluran resmi DJP, kode billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP. Informasi lebih jauh terkait cara mudah mendapatkan ID Billing bisa Anda temukan https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak.


Monday, January 9, 2017

Dokumen dan Informasi Wajib Bagi Yang Melakukan Transfer Pricing

raden agus suparman : the BEPS Project
Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 termasuk aturan yang sudah lama ditunggu oleh para konsultan pajak. Aturan ini merupakan aturan domestik dari action 13 BEPS yang sudah dirilis oleh OECD sejak tahun 2015 lalu. Peraturan menteri keuangan ini mengatur dokumen apa saja yang harus dibuat oleh Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing. Istilah yang digunakan oleh kita adalah Dokumen Penentuan Harga Transfer.