Tuesday, January 31, 2012

Subjek dan Objek BPHTB

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar
BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.


Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau peristiwa hukum (otomatis / tidak disengaja) yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia.

Perolehan hak pada dasarnya ada dua : yaitu pemindahan hak dan perolehan hak baru. Pemindahan hak berarti sebelum memperoleh hak, hak atas tanah dan atau bangunan tersebut sebelumnya sudah ada di “orang” lain. Karena perbuatan atau peristiwa tertentu, haknya berpindah kepada subjek hukum A ke subjek hukum ke B. Sedangkan perolehan hak baru biasanya berasal dari tanah negara kemudian diperoleh subjek pajak. Atau konversi hak, contohnya, dari hak adat menjadi hak milik.

a. Pemindahan hak karena:
[a.1]. jual beli;

[a.2]. tukar-menukar;

[a.3]. hibah;

[a.4]. hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;

[a.5]. waris;

[a.6]. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut;

[a.7]. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;

[a.8]. penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang;

[a.9]. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut;

[a.10]. penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

[a.11]. peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut;

[a.12]. pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua
badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;

[a.13]. hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah
dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

b. Pemberian hak baru karena:
[b.1]. kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;

[b.2]. di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah yang menjadi objek BPHTB adalah :a. hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b. hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

c. hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

d. hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

f. hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

[Sumber : Buku Informasi Perpajakan]

Impor DVD film

Bagi pehobi film, menonton satu judul film tidak cukup sekali. Bahkan bukan hanya berkali-kali menonton, tetapi perlu mengoleksi kepingan VCD atau DVD. Atau mungkin dengan mengunduh film tersebut dari situs internet. Posting kali ini membicarakan dampak perpajakan dari pembelian film tersebut.

Memiliki film tersebut maksudnya memiliki untuk ditonton sendiri atau keluarga dan tidak diperjualbelikan. Tidak digandakan kemudian dijual. Tidak juga untuk disewakan. Awalnya seperti itu walaupun kemudian dapat saja disewakan tetapi mungkin akan berdampak pada hal milik dan terkait royalti dari film tersebut. Artinya jika dikomersialkan, maka akan ada dampak hukum lainnya.

Untuk mendapatkan film, maka kita dapat:
[1.] membeli kepingan media rekaman seperti : DVD atau VCD
[2.] membeli dengan mengunduh dari situs internet.
Kedua kegiatan tersebut, jika penjual berada di Luar Negeri maka bisa dikategorikan mengimpor.

Menurut UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut UU PPN 1984 [amandemen 2009], impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang berlaku UU Kepabeanan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 mengatur bahwa atas impor film terutang PPN dengan DPP Rp. 12.000.000,00. Dan penyerahan kepada pengusaha bioskop terutang PPN dengan DPP Rp. 12.000.000, 00. Bunyi lengkapnya seperti ini:

Pasal 2

(1) Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor, terutang Pajak  Pertambahan Nilai.
(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dipungut pada saat impor media Film Cerita Impor.
(3) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan  Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Lain.
(4) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan nilai dari media Film Cerita Impor.
(5) Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa uang yang ditetapkan  sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.

Pasal 3

(1) Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop,  terutang Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Film Cerita Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Lain.
(3) Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
(4) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut hanya sekali untuk setiap copy Film Cerita Impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusaha Bioskop.
Berdasarkan aturan tersebut, maka saat kita beli DVD dari luar negeri, petugas Bea Cukai di Bandara mungkin akan menagih pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011. Kita harus bayar Rp.1.200.000,00 untuk setiap keping DVD. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 tidak jelas mengatur siapa yang melakukan impor. Apakah setiap kegiatan impor dikenakan PPN berdasarkan pasal tersebut? Hanya disebut pada saat impor Film Cerita Impor! DPP-nya ditetapkan Rp.12.000.000,00 sehingga PPN per copy Film Cerita Impor pada saat impor menjadi Rp.1.200.000,00

Saya pikir, karena ketidakjelasan aturan ini menjadi setiap impor DVD pun terutang PPN sebesar Rp.1.200.000,00 setiap keping-nya. Padahal aturan ini lahir karena Asosiasi Perfilman Amerika Serikat (Motion Picture Association) melakukan boikot menayangkan film di bioskop Indonesia karena royalti atas impor film dianggap terlalu tinggi. Sehingga PPN atas film pun menjadi tinggi pula karena penghitungan royalti yang tinggi. Akhirnya, oleh pemerintah DPP PPN-nya di-deem menjadi hanya Rp.12.000.000,00 per copy film cerita. Tentu ini tidak masuk akal jika dibandingkan harga DVD itu sendiri!

Satu-satunya "celah" menghindari pengenaan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 adalah definisi dari importir yang diatur di Pasal 1 angka 7.
Importir adalah pelaku usaha perfilman yang melakukan usaha impor film dan/atau pengedaran film
Tetapi definisi ini bertentangan dengan definisi UU. Artinya, jika kita beli DVD dari Amerika Serikat maka menurut pengertian UU Kepabeanan dan UU PPN 1984 disebut importir. Tetapi menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 bukan disebut importir.

Menurut saya, akan lebih jelas jika Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 menjadi:
 (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada saat impor oleh importir pelaku usaha perfilman yang melakukan usaha impor film dan/atau pengedaran film.
Selain itu, di defini "Film Cerita Impor" juga tidak jelas menunjuk pelaku pengusaha (bukan konsumen).
6. Film Cerita Impor adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang mengisahkan cerita fiktif atau narasi dan dapat dipertunjukkan yang direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik,atau bahan lainnya yang berasal dari luar Daerah Pabean untuk dieksploitasi di dalam negeri.
Apa maksud eksploitasi? Apakah ditonton termasuk eksploitasi? Jika mengacu ke pengertian di wikipedia maka menjadi tidak tepat. Tetapi jika mengacu ke Kamus Bahasa Indonesia Online maka bisa diartikan sebagai "digunakan untuk usaha". Jika yang digunakan pengertian yang terakhir maka impor DVD seperti kasus diatas menjadi tidak terutang PPN karena tidak termasuk pengertian Film Cerita Impor. DVD yang kita impor bukan Film Cerita Impor sebagaimana dimaksud di Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011.

Thursday, January 26, 2012

risk based audit

Menurut berita bisnis.com hari ini (26/1/2012), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI merekomendasikan agar Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan pengawasan keuangan negara melalui audit berbasis risiko. Ternyata rekomendasi yang sama sudah disampaikan setahun yang lalu. DJP sebenarnya sudah lebih maju (maksudnya duluan) dalam hal risk based audit. Dalam hal ini patut lah saya berbangga. Sejak tahun 2007, DJP menganut risk based audit berdasarkan SE-02/PJ.04/2007:
Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima.
Di SE-04/PJ.04/2007 disebutkan:
Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu:
a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP;
b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.
Berdasarkan dua aturan ini, sejak 2007 DJP sebenarnya sudah "mengikat" dirinya sendiri dengan tidak akan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak kecuali dua kondisi: pertama, karena UU KUP mewajibkan untuk diperiksa, dan kedua karena adanya risiko ketidakpatuhan (risk based audit). Ada atau tidaknya risiko tentu saja berdasarkan analisis risiko yang dibuat DJP. 

Kewajiban analisis risiko kemudian diadopsi oleh Pasal 29A UU KUP. Dan ditegaskan lagi di Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu di Pasal 4 ayat (3) huruf e (huruf a sampai dengan huruf d biasa disebut pemeriksaan rutin). Bunyi aturannya jika digabung menjadi:
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak: ..... menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa kewenangan melakukan pemeriksaan pajak hanya ada  jika terdapat hasil analisis risiko yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi. Dengan aturan ini, maka DJP tidak dapat sewenang-wenang memeriksa Wajib Pajak. Dan Wajib Pajak memiliki hak untuk mempertanyakan dasar dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Jika menurut Wajib Pajak DJP tidak memiliki dasar, maka Wajib Pajak dapat menggunakan haknya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

Di sisi Wajib Pajak, ketentuan ini tentu menguntungkan. Tetapi dari sisi DJP sebenarnya merugikan karena kewenangannya menjadi dibatasi. Bandingkan dengan sebelum ada ketentuan risk based audit ada, Wajib Pajak dapat tiba-tiba diperiksa dan harus menerima. Wajib Pajak mana yang dipilih akan diperiksa? Terserah para pejabat yang milih saja! Tidak ada pembatasan sehingga kewenangan yang ada menjadi tidak terbatas.

Menurut SE-10//PJ/2008, analisis risiko itu ada dua, pertama yang dibuat manual. Setiap Wajib Pajak dibuat analisis resiko masing-masing berdasarkan data yang ada. Analisis risiko secara manual bisa berasal dari KPP yang disebut bottom-up, dan bisa berasal dari Direktorat P2  atau Kanwil DJP yang biasa disebut top-down. Termasuk analisis risiko dengan manual adalah hasil pengembangan IDLP oleh Direktorat Indik (instruksi dari Direktorat P2) atau oleh Kanwil DJP. Kedua, analisis risiko dibuat secara komputerisasi yang dilakukan oleh Direktorat P2. Nah, pembuatan analisis risiko secara komputerisasi disebut Kriteria Seleksi. Berbeda dengan yang dibuat secara manual yang bersifat individual, maka yang dibuat melalui Kriteria Seleksi bersifat massal. Sehingga, menurut saya, pemilihan Wajib Pajak melalui Kriteria Seleksi lebih tepat dikarenakan kebijakan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Menurut informasi yang didapat, pengembangan Kriteria Seleksi dibeberapa negara membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disebut ideal atau bagus. Artinya, jika baru satu atau dua tahun, seperti anak yang baru belajar berdiri, he...he...heh. Selain itu, formula atau kriteria yang ditetapkan bersifat rahasia. Kenapa harus rahasia? Supaya tidak bisa "diakali" Wajib Pajak. Jika bersifat terbuka, maka Wajib Pajak akan menyiasati untuk tetap tidak pernah diperiksa! Bisa berabe. Ada juga yang selalu merubah-rubah kriterianya sehingga "tidak sempet" untuk diakali Wajib Pajak.

Apakah risk based audit akan tetap digunakan secara umum seperti diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007? Atau ada pengecualian? Kita tunggu saja pengganti PMK-199 yang sedang dikonsep oleh Dit. P2.









  

Wednesday, January 25, 2012

SKP secara jabatan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUP bahwa kewajiban wajib pajak dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Tidak tergantung pada sarana administrasi seperti NPWP. Jika persyaratan subjektif terpenuhi, dan persyaratan objektif pun terpenuhi, maka sejak itulah yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan perpajakan. Dimulai dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak.

Pada prantiknya, banyak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP karena kebutuhan, misalnya karena mau mengajukan kredit ke bank, atau mau kerja dan ditempat kerja (pemberi kerja) diwajibkan memiliki NPWP. Walaupun belum diterima sebagai pegawai, maka dia dengan sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Untuk contoh pengusaha yang mengajukan kredit, sebenarnya kewajiban subjektif dan objektifnya bisa jadi sudah terpenuhi jauh sebelum dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Contoh, Tn Jugala sudah menjadi pengusaha sejak tahun 2000. Usahanya cukup sukses dengan berbagai rintangan yang dia hadapi. Karena usahanya semakin maju, dan permintaan pasar sangat tinggi, maka dia perlu modal untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Maka tahun 2010 dia mengajukan kredit ke bank. Karena ada persyaratan NPWP, sebelum aplikasi kreditnya disetujui, Tn Jugala mendaftarkan diri tahun 2010 ke kantor pajak.

Pada contoh seperti ini, bisa jadi Tn Jugala seharusnya sudah terdaftar sejak, misalnya, tahun 2003. Tetapi dia baru mendaftarkan diri di tahun 2010. Bandingkan dengan contoh pegawai yang belum-belum punya gaji (berarti persyaratan objektifnya belum cukup) tetapi dia sudah terdaftar dan punya NPWP. Dua kondisi ini, menurut logika umum, tidak adil karena Tn Jugala harus sudah membayar pajak sejak tahun 2003.

Untuk alasan kepastian hukum, UU KUP mengatur bahwa DJP dapat menerbitkan SKPKB sebelum Wajib Pajak diberikan NPWP. Ketentuan ini diatur di Pasal 2 ayat (4a) UU KUP:
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Perhatikan frase "diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan". Karena ada kata "secara jabatan" ini maka ada yang berpendapat bahwa ayat ini dapat ditafsirkan secara a contrario bahwa yang dapat mundur 5 tahun ini ada kalau pemberitan NPWP secara jabatan. Jika pemberian NPWP secara sukarela maka kewajiban perpajakan dimulai sejak tahun terdaftar.

Saya termasuk yang tidak setuju dengan pendapat ini. Mari kita baca Pasal 2 ayat (4) UU KUP yang menjadi acuan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP diatas:
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)
Jadi pertanyaannya: jika Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela tahun 2010, apakah DJP memilki kewenangan menetapkan NPWP secara jabatan sejak 2006? Teman saya yang "bermazhab" a contrario mengatakan tidak boleh. Alasannya juga untuk kepastian hukum. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa DJP memiliki kewenangan tsb!

Salah satu kalimat penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KUP :
Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
 Tulisan bold dan underline dari saya untuk penekanan bahwa syarat "secara jabatan" yang diatur di Pasal 2 ayat (4a) UU KUP adalah data yang diperoleh DJP. Kata "ternyata" juga menyiratkan bahwa Wajib Pajak sebenarnya sudah punya NPWP pada saat DJP memperoleh data. Kembali kepada contoh, Tn Jugala mendaftarkan diri tahun 2010, ternyata DJP memperoleh data bahwa tahun 2008 dan 2009 Tn Jugala juga suda memenuhi syarat secara objektif sehingga sejak tahun 2008 kepada Tn Jugala dapat diterbitkan SKPKB. Dan "secara jabatan" DJP menetapkan bahwa Tn Jugala sejak 2008  diterbitkan NPWP dan ditagih pajaknya dengan dikeluarkan SKPKB.

Pendapat saya diperkuat dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011:
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajakdan/atau dikukuhka sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
Jika kita memperhatikan bagian menimbang Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 bahwa peraturan pemerintah ini mengacu pada Pasal 48 UU KUP. Pasal 48 UU KUP hanya ada di UU No. 6 Tahun 1983:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian penjelasan Pasal 48 UU KUP berbunyi:
Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan.
Dalam hal ini, saya perpendapat bahwa untuk masalah seperti uraian diatas, peraturan pemerintah memperjelas hak DJP dan kewajiban Wajib Pajak. Hak DJP untuk menerbitkan SKP secara jabatan. Sebaliknya kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 harus ditafsirkan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP kecuali jika Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.