Thursday, December 15, 2011

Tax Holiday


Tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan badan untuk Wajib Pajak tertentu. Pengalaman Indonesia, Wajib Pajak yang masih mendapatkan fasilitas tax holiday selalu menunjukkan untung atau laba dan memberikan dividen bagi pemegang saham. Tetapi begitu fasilitas tax holiday sudah habis, maka Wajib Pajak tersebut berubah menjadi perusahaan yang merugi :(

Tentu saja tida semua Wajib Pajak seperti itu. Tetapi berdasarkan informasi dari lisan ke lisan, secara umum karakteristiknya seperti itu. Itulah salah satu alasan kenapa DJP sebelumnya menghindari memberikan fasilitas tax holiday. Tetapi karena desakan dari instansi lain dan persaingan dengan Negara lain, mulai 2011 Indonesia mengeluarkan kebijakan tax holiday yang diatur lebih detil di Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011.

Beleid tax holiday ternyata langsung disambut oleh dunia industri. Sejak Desember 2011 setidaknya sudah tujuh perusahaan yang sudah mengajukan tax holiday. Menurut Kontan, tiga dari tujuh perusahaan yang sudah meminta fasilitas tax holiday tersebut itu:
1. PT Krakatau Posco
2. PT Indorama Synthetics Tbk
3. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kalau untuk perusahaan baru, seperti PT Krakatau Posco diatas, mungkin saja bisa mengubah-ubah laba perusahaan. Kalau pegawai atau konsultan pajak perusahaan tersebut canggih, bisa saja membuat yang laba menjadi rugi. Itulah pekerjaan tax planner, mereka dibayar mahal agar memberikan manfaat ekonomis bagi pemegang saham. Tetapi jika perusahaan terbuka, maka ada kendala dengan aturan di pasar modal yang lebih ketat dan terbuka.  Jadi, sangat tidak logis jika tiba-tiba perusahaan terbuka menjadi rugi gara-gara fasilitas tax holiday habis.

Dan tentu saja teman-teman di lapangan juga tidak akan menerima begitu saja laporan kinerja keuangan Wajib Pajak yang mendapat tax holiday. Sekarang di KPP juga ada petugas account representative yang memonitas kinerja Wajib Pajak. Ditambah lagi, pemeriksa pajak sekarang relatif lebih banyak mendapatkan diklat, baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak maupun internal DJP. Jadi, sinyalemen di awal, atau pengalaman yang lama kemungkinan besar tidak akan terulang. Semoga.



Wednesday, December 7, 2011

Lembaga Sumbangan Keagamaan

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan dapat dibiayakan, atau dapat dikurangkan dari penghasilan bruo. Tetapi tidak semua sumbangan keagaam dapat dibiayakan. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 memberikan syarat sumbangan keagamaan dapat dibiayakan:
[1.] zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

[2.] sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

[3.] Badan amil zakat atau lembaga amil zakat adalah badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat  dan perubahannya;

[4.] Zakat atau sumbangan keagamaan berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Yang disetarakan dengan uang adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.


[5.] Zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah yang diterbitkan oleh lembaga yang disahkan oleh Pemerintah. Jika dikeluarkan oleh lembaga yang belum disahkan, maka tidak boleh dibiayakan.


Kemudian banyak pertanyaan, siapa saja lembaga yang disahkan oleh Pemerintah? Nah, Peraturan Dirjen Pajak No. 33/PJ/2011 kemudian menetapkan lembaga-lembaga keagamaan yang dapat menerima sumbangan atau zakat dan atas sumbangan tersebut dapat dibiayakan secara fiskal. Beriktu daftar lembaga keagamaan sesuai lampiran PER-33/PJ/2011: