Monday, July 25, 2011

Surplus Bank Indonesia

Sebelum lahir Undang-undang No. 3 Tahun 2004, banyak perdebatan tentang surplus Bank Indonesia sebagai objek atau bukan. Waktu saya kuliah di UI diskusinya dari sisi : apakah Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintah atau bukan? Namanya diskusi, maka ada yang bilang subjek pajak dan surplus sebagai objek Pajak Penghasilan dan ada juga yang sebaliknya.

Dengan diterbitkanya Undang-undang No. 3 Tahun 2004 maka posisi Bank Indonesia dan surplus Bank Indonesia menjadi jelas. Hal ini karena di Pasal II angka 4 disebutkan :
Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka berdasarkan Undang-undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan.
Artinya, aturan ini mengatakan bahwa surplus Bank Indonesia bukan objek PPh KECUALI ada undang-undang yang mengatakan bahwa surplus Bank Indonesia merupakan objek PPh. Tentu saja satu-satunya undang-undang yang menyatakan sesuatu objek Pajak Penghasilan atau bukan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Karena itu, di perubahan (amandemen) UU PPh tahun 2008, dibunyikan bahwa surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh, Pasal 4 ayat (1) huruf s UU PPh 1984. Dengan demikian, sejak tahun pajak 2009 surplus Bank Indonesia kemudian menjadi objek PPh.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 mengatur :
Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100 tahun 2011 diatur lebih detil lagi. Berikut catatan saya dari Peraturan Menteri Keuangan No. 100 tahun 2011 :
[1.] Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

[2.] Penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia :
[2.a.] pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing;
[2.b.] penyisihan aktiva; dan
[2.c.] penyusutan aktiva tetap.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang diakui sebagai penghasilan atau yang dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang telah direalisasi, yang diperoleh dari selisih antara kurs jual mata uang asing pada tanggal transaksi dengan harga perolehan rata-rata.

Penyisihan aktiva dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Penyisihan aktiva hanya dilakukan terhadap piutang tak tertagih berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.

Penyusutan aktiva tetap atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya.

Penyesuaian atau koreksi fiskal yang terkait dengan surplus Bank Indonesia yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan yang berlaku secara umum.

Thursday, July 21, 2011

Jasa Konstruksi di Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 bahwa tarif PPh Final usaha jasa kontruksi sejak Januari 2008 sebagai berikut :

[a.] 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

[b.] 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

[c.] 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

[d.] 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiiiki kualifikasi usaha; dan

[e.] 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pengenaan PPh atas jasa konstruksi bersifat final dan dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan (pemilik bangunan) pada saat membayarkan kemudian membuat Bukti Potong dan wajib dilaporkan di SPT Masa. Perusahaan konstruksi sebagai pihak yang menerima penghasilan akan mendapatkan Bukti Potong. Dokumen Bukti Potong setara dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Dan pada akhir tahun, perusahaan jasa konstruksi tinggal melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dengan melampirkan bukti potong yang telah diterima.

Tapi bagaimana jika proyek konstruksi berada di Luar Negeri dan pemberi penghasilan juga Wajib Pajak Luar Negeri? Contohnya ada proyek pembuatan gedung di Dubai. Pemilik gedung tentunya pengusaha Uni Emirat Arab. Bukan Wajib Pajak Dalam Negeri. Bagaimana kewajiban perpajakan perusahaan konstruksi?

Surat Edaran No. SE-05/PJ.03/2008 memberikan petunjuk sebagai berikut :

Pajak Penghasilan yang bersifat final atas jasa konstruksi diatas:
a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran,dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri diatas adalah:
a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan ; atau
b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Karena pemberi penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri tentu dalam menentukan nilai proyek yang tertera di kontrak belum menghitung PPN. Sehingga dasar pengenaan pajak (DPP) PPN sejumlah yang diterima. Jumlah PPh yang terutang tinggal meng-kali-kan tarif diatas dengan pembayaran yang diterima.

Kapan perusahaan konstruksi wajib bayar PPh? Pada saat terima pembayaran penghasilan! PPh atas jasa konstruksi menjadi cash basis seperti yang pernah saya tulis.

Salaam hormat.