Friday, February 17, 2017

Wakil Yang Dapat Mewakili Menurut Undang-Undang KUP

raden agus suparman : wakil yang dapat mewakili menurut Undang-Undang Perpajakan
Tidak semua orang dapat mewakili Wajib Pajak. Tidak semua pegawai bisa mewakili perusahaan. Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Ini jika kondisi perusahaan normal. Tetapi jika perusahaan tersebut sudah pailit maka kurator mewakili Wajib Pajak badan tersebut. Atau Wajib Pajak badan tersebut dalam proses pembubaran, maka wakil dilakukan oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan.

Thursday, February 16, 2017

Ini Manfaat dan Kelebihan e-Faktur yang Perlu Diketahui

Faktur pajak elektronik atau e-Faktur adalah aplikasi yang telah ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada para PKP tertentu, 1 Juli 2015 kepada PKP di wilayah Jawa dan Bali, hingga akhirnya DJP menetapkan seluruh PKP se-Indonesia harus menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2016.

Lalu mengapa PKP diharuskan menggunakan e-Faktur dan meninggalkan cara lama (manual) yang telah bertahun-tahun digunakan? Jawabannya, adalah karena faktur pajak elektronik memiliki banyak manfaat baik bagi penjual, pembeli, dan DJP.


Penjual kini tak perlu repot membubuhkan tanda tangan karena sudah ada tanda tangan elektronik, hemat waktu karena dapat mendapatkan nomor seri faktur pajak tanpa harus datang ke KPP, mengurangi penggunaan kertas, dan yang paling penting adalah terhindar dari faktur pajak tidak lengkap karena semua data di eFaktur langsung terverifikasi oleh DJP.

Pembeli pun demikian, ia terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah lantaran e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat di verifikasi dengan cara di-scan. Sehingga, PKP pembeli mendapatkan kepastian bahwa PPN yang dibayarkan oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh penjual.

Begitu pula dengan DJP yang mendapatkan kendali penuh secara real time atas semua faktur pajak yang di-upload dan dilaporkan oleh para PKP. Sehingga risiko penyalahgunaan faktur pajak oleh PKP yang nakal dapat diminimalisir. Proses korespondensi antara KPP dan PKP pun dapat lebih cepat dilakukan karena pengecekannya kini bisa dilakukan secara online.

Terlepas dari banyaknya manfaat e-Faktur, inti dari pemerintah menetapkan kewajiban penggunaannya adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka khususnya PPN. PKP yang melanggar aturan tersebut bakal dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Lantas, bagaimana cara membuat faktur pajak online? Pertama, Anda harus melengkapi tiga formulir yaitu, Surat Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, serta Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP. Kemudian, Anda harus datang ke KPP sesuai tempat (PKP) terdaftar dan Anda dapat melakukan aktivasi akun PKP di KPP dengan membawa Surat Penyetujuan Kode Aktivasi, kata sandi dari DJP, dan Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP.

Selanjutnya, lakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada website e-Nofa pajak (efaktur.pajak.go.id) dan silakan menginput nomor tersebut di aplikasi e-Faktur yang bisa Anda dapatkan di website DJP. Saat ini, DJP telah mengesahkan satu-satunya penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP) yang menyediakan layanan pembuat e-Faktur. ASP ini adalah OnlinePajak.

Ada banyak manfaat membuat eFaktur dengan OnlinePajak. Di antaranya adalah tidak perlu melakukan instalasi manual aplikasi eFaktur karena OnlinePajak berbasis web. Maka dari itu, Anda dapat membuat e-Faktur pajak online dari mana saja dan kapan saja.

Selain itu, Anda tak perlu repot input manual satu per satu jika memiliki ribuan data faktur di software yang Anda gunakan. Sebab, Anda dapat meng-impor data faktur ke OnlinePajak dan membuat e-Faktur dengan satu klik gratis untuk selamanya. Selengkapnya klik https://www.online-pajak.com/id/e-faktur.

Tuesday, February 14, 2017

Pelaksanaan Hak Wajib Pajak Yang Tidak Dapat Dikuasakan

Banyak pengusaha yang tidak merasa penting datang ke kantor pajak. Apalagi dia punya konsultan pajak langganan yang sudah dibayar dengan mahal. Mungkin berpikir, semua urusan harus beres dengan konsultan pajak. Tapi tunggu dulu! Ada banyak pelaksanaan hak wajib pajak yang tidak dapat dikuasakan ke konsultan pajak. 


Saturday, February 11, 2017

Pelatihan Prosedur Hukum Dalam Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah upaya hukum terakhir bagi proses produk hukum perpajakan. Setelah itu, langsung upaya luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Karena itu, penting untuk diketahui prosedur upaya hukum di pengadilan pajak.


Friday, February 10, 2017

Kewajiban Lapor Penghasilan dari Penjualan Tanah ke Kantor Pajak

raden agus suparman : penjual tanah dan bangunan wajib lapor ke kantor pajak
Mulai tahun 2017 ada kewajiban baru bagi wajib pajak yang menjual tanah. Siapapun penjual tanah dan/atau bangunan termasuk rumah wajib melaporkan penjualan tersebut ke kantor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penjualan. Pengecualian kewajiban ini hanya berlaku bagi pemilik tanah yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri.


Thursday, February 9, 2017

Cek Masa Aktif Sertifikat Digital Anda!

Sertifikat digital atau sertifikat elektronik digunakan untuk alasan keamanan di dunia digital. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai PER-28/PJ/2015 bahwa masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Thursday, January 26, 2017

SSE Pajak Online: Aplikasi Surat Setoran Elektronik

Layanan eBilling yang diwajibkan pemerintah sejak setahun silam, telah memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk dapat menyetor pajak melalui sejumlah tempat dan saluran yang sudah disediakan. Selain itu, wajib pajak juga tak perlu lagi repot mengisi surat setoran pajak secara manual dikarenakan sudah ada Surat Setoran Elektronik (SSE).

SSE pajak online untuk penerbitan kode billing atau ID Billing pajak dapat diakses melalui sejumlah kanal, di antaranya adalah sse.pajak.go.id. Ini adalah aplikasi SSE Pajak Online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan kode billing pajak. Untuk menerbitkan kode billing pajak di website sse.pajak.go.id ini, wajib pajak harus menginput satu per satu NPWP, Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, masa pajak, nominal, dan keterangan lainnya.

Selain itu, wajib pajak juga dapat mempersiapkan setoran pajak online melalui page eBilling OnlinePajak. OnlinePajak adalah mitra resmi DJP yang telah dikukuhkan sebagai penyedia layanan SSE pajak online atau eBilling pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016. Melalui eBilling OnlinePajak, wajib pajak bisa mendapatkan satu atau banyak kode billing pajak sekaligus, hanya dengan satu klik saja.

Melalui cara ini tentu wajib pajak badan dapat menghemat lebih banyak waktu dan mempersingkat proses bisnis. Melalui jalur biasa, pembuatan ebilling pajak satu per satu dapat memakan waktu berjam-jam. Namun kini semua ebilling bisa diterbitkan sekaligus dengan 1 klik saja melalui ebilling OnlinePajak.

Melalui sistem SSE Pajak atau sse.pajak.go.id, wajib pajak dapat menyetorkan pajak tanpa harus datang ke bank, tapi juga bisa melalui ATM atau internet banking dengan memasukkan ID Billing. Sistem Surat Setoran Elektronik atau SSE Pajak Online memungkinkan wajib pajak untuk lebih banyak menghemat waktu, tanpa menghabiskan waktu di jalan. Bahkan, wajib pajak bisa mendapatkan banyak kode billing secara bersamaan dengan seketika, jika membuatnya melalui eBilling OnlinePajak.

Aplikasi SSE Pajak Online juga memudahkan wajib pajak membayar pajak secara akurat dan meminimalisir kesalahan input KAP dan KJS seperti pernah banyak terjadi pada pembayaran pajak manual. Dengan adanya aplikasi ini, jumlah permintaan pemindahbukuan setoran pajak juga dapat berkurang dengan signifikan.

Wednesday, January 18, 2017

e-Billing, Evolusi Sistem Perpajakan di Tanah Air


Sistem perpajakan di Indonesia perlahan mulai tertata seiring dengan kemunculan sistem elektonik mulai dari e-Reg, e-Faktur, e-Filing, hingga e-Billing Pajak. Selama bertahun-tahun, pengelolaan penerimaan negara di Indonesia dilakukan secara terpisah baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Direktorat Perbendaharaan Negara dengan SISPEN-nya, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem Electronic Data Interchange. Akhirnya, pada 2006 hingga kini disatukan melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dulu, sistem tersebut kerap disebut juga dengan MPN-G1 atau MPN Generasi 1 sebelum pemerintah meluncurkan sistem yang lebih baik, yaitu MPN-G2 pada 2014. Sebelum mengetahui perbedaan kedua sistem ini, Anda perlu memahami terlebih dahulu pengertian Modul Penerimaan Negara.

MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Singkatnya, MPN merupakan sarana masyarakat untuk membayar pajak ke negara melalui sistem yang telah diatur sesuai dengan undang-undang.

Lantas mengapa pemerintah meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi 2? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat perbedaan di antara kedua sistem MPN. Perbedaan mendasar antara MPN dan MPN-G2 dapat dilihat dari tiga hal di bawah ini:

1. Dokumen Sumber
Sesuai dengan perdirjen 78/2006 ada dua dokumen sumber MPN-G1, yaitu Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, dll) dan Bukti Penerimaan Negara yang terbit ketika proses pembayaran telah dilakukan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Sementara itu, hanya ada satu dokumen sumber di MPN-G2, yaitu Bukti Penerimaan Negara.

2. Tempat dan Channel Pembayaran
Tempat pembayaran MPN Generasi 1 dapat dilakukan di Bank Persepsi dan Kantor Pos. Sementara channel pembayaran bisa menggunakan loket dan e-Banking. Generasi setelahnya tentu lebih canggih dan efektif karena tempat pembayaran dapat dilakukan di bank maupun nonbank. Channel pembayaran MPN-G2 pun jauh lebih banyak, yaitu: loket, ATM, ATM Mini (Electronic Data Capture), Internet Banking,SMS Banking, Supermarket, atau pun di gerai lainnya yang telah ditentukan.

3. Proses Billing atau Pembentukan Data Tagihan
Di MPN-G1, Anda harus mengisi formulir Surat Setoran bersamaan dengan proses pembayaran di Bank atau Kantor Pos. Kini, bayar pajak bisa dilakukan dengan mudah. Anda dapat membayar pajak kapan pun di mana pun selama memiliki koneksi internet karena Modul Penerimaan Negara Generasi 2 memiliki pembentukan data tagihan melalui sistem e-Billing (https://sse2.pajak.go.id).

Sistem e-Billing memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara sehingga penggunanya tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas/manual. Selain pada saluran resmi DJP, Kode Billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP.

Saat ini, jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Klik https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak untuk informasi selengkapnya terkait e-Billing.

Friday, January 13, 2017

5 Manfaat e-Billing Pajak Ini Wajib Diketahui

e-Billing dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan di dalam dunia perpajakan Indonesia. Sistem pembayaran pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, adalah pembaharuan dari sistem Modul Penerimaan Negara, yang disebut Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.


Pengguna e-Billing Pajak tak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak dengan kertas, karena e-Billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing, dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan e-Biling pajak? Berikut ini 5 manfaat yang didapat jika Anda menggunakan e-Billing:


  1. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak;
  2. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem, dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran;
  3. Memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk membuat draft data setoran;
  4. Membuat proses kerja menjadi lebih ringkas karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ke bank untuk melakukan penyetoran;
  5. Memudahkan integrasi antara Wajib Pajak, Bank Persepsi, dan Pemerintah.


Jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Dapatkan informasi selengkapnya tentang e-Billing dengan klik di sini.


Penggunaan e-Billing Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun lalu juga diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dan PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

e-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak dengan Mudah

Kini, bayar pajak tak perlu repot lagi. Teori ini dapat dibuktikan dengan kehadiran sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disebut e-Billing. Sistem yang resmi diluncurkan tahun silam ini, disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan kemudahan cara penyetoran pajak, melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak.

Singkatnya, jika Anda sudah pernah melakukan pembayaran listrik atau tagihan telepon melalui ATM, maka e-Billing Pajak tak akan membuat Anda kesulitan. Sebab, secara garis besar prosedurnya sama dengan transaksi-transaksi pembayaran di atas. Bedanya, Anda perlu mengetahui kode instansi pajak pada ATM dan ID Billing atau Kode Billing pajak Anda.

Kode Billing Pajak

Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi penerbit kode billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Bagaimana cara membuat kode billing? Pertama, silakan buka halaman djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse.pajak.go.id, dan link aktivasi.

Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

  1. Buka situs SSE pajak;
  2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;
  3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;
  4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;
  5. Anda dapat menyimpannya dengan mencetak atau dengan difoto.

Setelah Anda memperoleh kode billing pajak, lakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking. Surat Setoran Pajak direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar.

Selain pada saluran resmi DJP, kode billing bisa didapatkan pada penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk resmi oleh DJP. Informasi lebih jauh terkait cara mudah mendapatkan ID Billing bisa Anda temukan https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak.


Monday, January 9, 2017

Dokumen dan Informasi Wajib Bagi Yang Melakukan Transfer Pricing

raden agus suparman : the BEPS Project
Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 termasuk aturan yang sudah lama ditunggu oleh para konsultan pajak. Aturan ini merupakan aturan domestik dari action 13 BEPS yang sudah dirilis oleh OECD sejak tahun 2015 lalu. Peraturan menteri keuangan ini mengatur dokumen apa saja yang harus dibuat oleh Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing. Istilah yang digunakan oleh kita adalah Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Friday, December 16, 2016

aturan baru pajak penghasilan penjualan tanah

Sejak bulan September 2016, Pemerintah Jokowi telah merevisi aturan Pajak Penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan. Selain menurunkan tarif, aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 ini mengubah dasar pengenaan dan subjek pembayar pajak. Tarif turun dari semula 5% menjadi hanya 2,5% saja. Dan subjek yang wajib menggunakan peraturan pemerintah ini bukan hanya penjual tanah dan atau bangunan yang mengurus sertifikat hak milik tetapi mereka yang memang jualan tanah dan atau bangunan.

Thursday, December 15, 2016

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Frasa "Ketentuan Umum dan Tata Cara" biasa digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kitab prosedur formal perpajakan. Namun frasa yang sama akan mulai digunakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas (Badan) Pendapatan Daerah. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Wednesday, October 19, 2016

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

raden agus suparman : pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.

Monday, September 19, 2016

SEMINAR: TAX RISK MANAGEMENT AND TAX ASSURANCE

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) Academy menawarkan berbagai program kursus perpajakan yang berkualitas tinggi baik domestik maupun internasional. Kami memberikan informasi yang up-to-date mengenai isu-isu perpajakan dan strategi untuk mengembangkan dan mewujudkan tujuan professional anda. Program pelatihan kami terdiri dari:




Hampir segala sesuatu yang melewati departemen pajak melibatkan beberapa tingkat risiko karena memerlukan penafsiran peraturan, kode pajak atau peraturan hukum, dan juga pengaplikasian penilaian para ahli mengenai fakta dan keadaan perusahaan tertentu.

Permintaan untuk meningkatkan transparansi berasal dari berbagai sumber dengan agenda bersaing. Hal ini berasal dari regulator yang ingin memastikan keakuratan informasi pajak yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan otoritas pendapatan yang ingin memastikan bahwa perusahaan membayarkan pajak mereka dengan jujur.

Akibatnya, perusahaan dipaksa untuk menunjukkan praktik pemerintahan yang kuat secara keseluruhan dan dituntut lebih transparan tentang semua risiko yang mereka hadapi-termasuk risiko pajak. Menanggapi tekanan dan perubahan kebutuhan pelaporan di banyak yurisdiksi, perusahaan harus memperluas komunikasi pajak mereka dan memberikan informasi lebih lanjut dalam laporan keuangan pada strategi pajak, dan manajemen risiko, kebijakan pajak dan kontrol, dan bahkan kontribusi total pajak.

Topics Covered:

  • Kerangka kontrol pajak
  • Mengidentifikasi risiko pajak pada kinerja keuangan
  • Manajemen risiko pajak dan wajib pajak badan
  • Ilustrasi dan studi kasus
  • Pemetaan risiko pajak terkini: global dan domestik
  • Tata kelola perusahaan dan pajak
  • Etika dan perencanaan pajak internasional
  • Model operasi pajak
  • Kepatuhan koperasi: perusahaan besar dan manajemen kepatuhan
  • Kepatuhan koperasi: beberapa prosedur masalah hukum pajak


Jadwal Seminar : Selasa, 27 Sept 2016
Waktu : 09.00 – 17.00 WIB
Investment :  IDR3.000.000,-


KEUNGGULAN:

  • Para pengajar profesional dan berpengalaman dalam menangani berbagai sengketa pajak, didukung oleh tim riset khusus dalam bidang perpajakan
  • Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan teori dan pengalaman empiris dan sesuai dengan perkembangan terbaru (up to date)
  • Struktur kurikulum pengajaran yang sesuai dengan standar dari institusi yang berwenang 
  • Sistem pengajaran dengan pendekatan komparatif dan multidisiplin
  • Memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan pajak di Indonesia


FASILITAS:


  • Menyediakan fasilitas pelatihan profesional terbaik (theater classes dan free Wi-Fi) dilengkapi dengan ‘Moot Court Simulation Room’ yakni ruang simulasi sidang pertama dan satu-satunya di Indonesia
  • Akses Perpustakaan dengan lebih dari 2000 buku dan jurnal perpajakan
  • Perlengkapan pelatihan yang exclusive (goodie bag, notepad, pen, dll)
  • Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu diskon dalam pelatihan selanjutnya dan juga untuk pembelian publikasi DDTC
  • Mendapatkan "Sertifikat" dan "CD Materi" berisi semua bahan pelatihan
  • Makan siang, coffee break dan snack (pagi dan sore) 


Semua program training di DDTC Academy akan diselenggaran dengan Bahasa Indonesia dan bertempat di:

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Untuk informasi pendaftaran silahkan hubungi nomor berikut ini:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id

Tuesday, August 30, 2016

Peraturan Dirjen Pajak Yang Menenangkan Wajib Pajak

raden agus suparman : wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak perlu amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2016 untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan penghasilan kecil. Peraturan yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2016 pada intinya memberikan kepastian bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kurang dari PTKP di tahun 2015 bukan sasaran amnesti pajak. Begitu juga dengan Wajib Pajak yang memiliki status subjek pajak luar negeri (SPLN) dan tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, boleh tidak memanfaatkan fasilitas amnesti pajak.

Monday, August 15, 2016

Repot Menagih Invoice? Gunakan Manajemen Piutang

Manajemen piutang adalah pengaturan pengelolaan piutang perusahaan sehingga performa kredit dapat dicapai secara optimal. Manajemen piutang juga bisa sebagai proses pendataan, pengumpulan, dan penagihan piutang perusahaan dari konsumen.

Manajemen piutang juga merupakan sebuah elemen penting dalam aktivitas bisnis perusahaan karena beberapa alasan; antara lain sebagai media penanaman modal, untuk meningkatkan penjualan dan laba, pengaturan arus kas, serta menghadapi persaingan bisnis.


Demi mewujudkan sejumlah hal di atas, maka dari itu perusahaan harus melakukan manajemen piutang dengan baik. Artinya, piutang harus dikelola dan diorganisir sehingga dapat ditagih dan dikonversi dengan cepat menjadi kas yang pada akhirnya akan menghasilkan laba bagi perusahaan.


Selain untuk memastikan bahwa piutang dapat terbayarkan, manajemen piutang juga dapat meminimalisir risiko bisnis. Hal-hal seperti pemberian piutang kepada non-potential customer, piutang yang tertunggak, kesalahan/kegagalan dalam penagihan, pencurian kas, kinerja yang buruk, dan kehilangan data dapat dihindari.


Untuk menghindarkan risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan Manajemen Piutang antara lain:


  1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang
  2. Pengendalian piutang
  3. Penyaringan langganan
  4. Penentuan risiko kredit
  5. Penentuan potongan harga
  6. Penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak pembayaran
  7. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit


Perusahaan perlu melakukan pengelolaan accounts receivable untuk memastikan bahwa piutang perusahaan telah dikelola dengan baik. Manajemen Piutang ini akan membantu perusahaan dalam pengelolaan piutang dan memastikan bahwa semua piutang dapat ditagih dan menjadi kas yang akan berguna untuk performa perusahaan selanjutnya.


Kini, telah hadir sebuah aplikasi dengan fitur manajemen piutang yang dapat mengelola invoice mulai dari penyiapan, penyampaian, hingga pemberitahuan jika tagihan Anda sudah dibayar, dalam satu aplikasi yang terintegrasi.

Manajemen Piutang OnlinePajak menyediakan pembuatan surat tagihan (commercial invoice), pembuatan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak, pengiriman invoice ke pelanggan dan e-Faktur yang ditandatangani secara elektonik melalui email, pengiriman invoice dengan tanda tangan basah dan faktur pajak melalui kurir, pengingat pembayaran tagihan bagi customer (payment reminder), pusat pengelolaan yang berfungsi mengatur dan memantau seluruh kegiatan penagihan piutang Anda (dashboard), notifikasi penyetujuan invoice kepada customer sehingga penjual dapat mengulas draft invoice sebelum dirilis.



Sunday, August 14, 2016

KURSUS & SEMINAR PAJAK DIBULAN AGUSTUS 2016

Di bulan Agustus, DDTC Academy kembali mengadakan kursus pajak yang mengangkat tema-tema khusus yaitu:

TAX POLICY TRAINING PROGRAM*

Fiscal Decentralization and Local Tax Management Course (Batch 1)

Kursus ini dirancang khusus bagi mereka yang tertarik dalam memperluas pengetahuan teori dan praktek keuangan publik lokal. Peserta dalam kursus ini akan diajak mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan mereka dalam konteks desentralisasi fiskal. Kursus ini memberikan gambaran desentralisasi fiskal dari dua sudut: optimalisasi pembagian tanggung jawab dan /atau optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak. Terlepas dari pendekatan teoritis, kami juga menganalisa dari perspektif komparatif tentang bagaimana berjalannya manajemen pajak lokal yang ada didunia. Materi yang disajikan dalam kursus ini akan mampu mendukung pejabat pemerintah dalam pengaturan agenda dan prioritas kebijakan mereka.

Topik yang dibahas:
Kerangka Fiscal Decentralization
Trend dan Perspektif Komparatif
Sistem Administrasi Perpajakan Lokal dan Compliance
Pajak Lokal dalam Konteks Daya Saing Ekonomi
Anggaran dan Prediksi Pendapatan
Kunjungan Situs / Manajemen Keuangan Publik Lokal
Desain Hukum Pajak
Hubungan Fiskal Antar Pemerintah

Jadwal Kursus:
Batch 1: 8 - 11 Aug 2016
Batch 2: 3 - 6 Oct 2016

Waktu:
Senin - Kamis
(09.00 - 17.00 WIB)

Biaya:  IDR6.500.000,-


Tax Policy and Administration Course

Seberapa baik (atau buruk) kinerja penerimaan pajak di Indonesia? Mengenai status politik, sosial, demografi, dan ekonomi; berapa banyak potensi penerimaan pajak dapat dicapai? Perubahan besar apa yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan administrasi perpajakan? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kami bersama-sama mengeksplor teori, praktik internasional, tren dan studi empiris dari berbagai negara.

Topik yang dibahas:

Perspektif Dasar dari Sistem Pajak
Tren dan Gambaran Umum Pajak Langsung
Administrasi Pajak: Studi Banding
Estimasi Potensi Penerimaan Pajak dan Penargetan
Isu Terkini Terkait Perpajakan Indonesia
Mobilisasi Sumber Daya dan Dilema Kebijakan
Tren dan Gambaran Umum Pajak Tidak Langsung
Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Pemajakan atas Hard to Tax Sector
Politik Ekonomi dari Reformasi Pajak

29 - 31 Agustus & 1 September 2016
Senin – Kamis
(09.00 – 17.00 WIB)
Biaya: IDR6.500.000,-

*Dapatkan diskon menarik untuk program paket dan early registration


Tax Policy Training Program ini akan disampaikan oleh para pengajar khusus dari DDTax Academy, yang terdiri dari:

1. Darussalam
2. Danny Septriadi
3. B. Bawono Kristiaji
4. Adri A. L. Poesoro
5. Yeni Mulyani
6. Yusuf Wangko Ngantung
7. Ganda Christian Tobing


Penawaran khusus:

- Untuk ‘Tax Policy Training Program’ ini, kami menawarkan program khusus dengan membuka kelas privat dengan ketentuan peserta dari satu kelompok mengirimkan minimal 10 orang untuk mengikuti training, dengan prosedur pemesanan dan pemberitahuan setidaknya dua minggu sebelum kursus dilaksanakan.

- Kami juga dapat memberikan akomodasi hotel dan mengatur transportasi dari bandara ke hotel dengan tarif khusus. Kami bernegosiasi dengan Harris Hotel Kelapa Jakarta Gading-Utara.

Fasilitas


  • Fasilitas pelatihan  profesional terbaik dan terlengkap (theater class, cozy room, free WiFi, modern facility)
  • Gratis akses perpustakaan lebih dari 2000 buku dan jurnal pajak
  • Modul Pelatihan yang lengkap dan mudah dipahami
  • Exclusive training kit (goodie bag, notes, pen)
  • Mendapatkan ‘Kartu Peserta Training’ yang dapat digunakan sebagai kartu discount untuk mengikuti kembali pelatihan  dan pembelian publikasi di DDTC.


Tempat Kursus

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor, Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Jakarta Utara 14240, Indonesia
P: +622129385758
F: +622129385759

Informasi lebih lanjut

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


SEMINAR

Recent Developments in Domestic and Global Taxation

Seminar ini dimulai dengan overview tentang topik-topik yang relevant dan up to date mengenai pajak domestik dan internasional serta tentang bagaimana hal tersebut mengubah lanskap perpajakan saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini akan mendorong peserta untuk memahami tujuan undang-undang pajak secara lebih mendalam dan mengembangkan kemampuan peserta agar dapat menjelaskan hal tersebut kepada para stakeholders mereka dalam pengaturan praktisnya (implementasi).

Topik yang dibahas:
National fiscal framework and tax agenda;
Revision on major tax laws: income tax, VAT, procedure and administration;
Agenda on semi-autonomous revenue authority;
Tax audit target;
Information and data in tax system: progress and projection;
BEPS and its impact;
Tax risk management.

Jadwal:
Selasa, 23 Agustus 2016 (09.00 – 17.00 WIB)

Investment: IDR3.000.000,-


INTENSIVE COURSE

Tax Treaty Interpretation and Application – Executive Class (Batch 4)

Perjanjian pajak adalah fenomena global. Ada lebih dari 3000 perjanjian pajak (tax treaties) bilateral yang disepakati oleh berbagai negara di seluruh dunia, namun kata-kata dan struktur perjanjian tersebut masih sangat global dan bahkan sebagian besar sama (mirip). Sebagai perjanjian internasional, perjanjian pajak (tax treaties) memiliki peraturan penafsiran yang sama seperti negara-negara lain. Pemahaman tentang penafsiran dan penggunaan perjanjian pajak (tax treaties), memberikan kesempatan yang sama bagi para praktisi pajak dan pihak yang berkepentingan. Kursus ini dirancang untuk peserta yang ingin menguasai (menjadi ahli) hukum pajak internasional dengan kombinasi sempurna antara teori dan praktek yang berdasarkan kasus nyata.

Topik yang dibahas:
Structure of tax treaties:
- The application practice, interaction of domestic law and treaty law
- Importance of the scope of the convention term with regard to persons and taxes covered, distributive rules and methods for elimination of double taxation
Interpretation:
- Rule of Art 3 (2) OECD Model Convention
- Relevance of OECD Commentary and modifications in practice
Abuse of tax treaties:
- Where are the limits?
- Analysis on Google Double Irish Dutch Sandwich structure
- Other multinationals tax structures and recent developments
Business profits (Art.7) and relation with other distributive rules, Permanent Establishments (Art.5), Passive income (Art 10, 11, and 12), Capital Gains (Art. 13) and indirect transfer of shares;
Income from dependent work (employees); 183 rule
Artistes and Sportsmen (Art. 17), with real case examples (U2 case)


Jadwal:
Batch 4 (27 Agustus – 15 Oktober 2016)

Waktu pelaksanaan : Setiap Sabtu (09.30 – 5.30 WIB)

 
Jumlah Sesi:  5x materi dan 1x Ujian
Investment: IDR7.500.000

Informasi lebih lanjut hubungi:

Eny Marliana
Mobile: +628158980228
Email: eny@ddtc.co.id

Ana Lailatul Ist
Mobile: +6282114239142
Email: ana_lailatul@ddtc.co.id


Thursday, August 4, 2016

kehebohan karena moratorium pemeriksaan pajak

raden agus suparman : pemeriksaan pajak versus amnesti pajak
Direktur Jenderal Pajak telah menandatangani intruksi nomor INS-03/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tendang Pengampunan Pajak. Hal terpenting dalam intruksi ini adalah Direktorat Jenderal Pajak "menahan diri" untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru dan Wajib Pajak yang sedang diperiksa didorong untuk memanfaatkan amnesti pajak. Ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2016 dan pagi ini (4/8) di kantor terjadi kehebohan dan cukup mengejutkan.

Wednesday, August 3, 2016

Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Amnesti Pajak?

raden agu suparman : Bagaimana Mengisi Surat Pernyataan Harta?
Mungkin masih ada yang mengira bahwa mengisi Surat Pernyataan Harta untuk amnesti pajak seperti mengisi SPT Tahunan. Tentu saja tidak sama karena Surat Pernyataan Harta sesuai namanya berbasis harta, sedangkan SPT Tahunan mencakup penghasilan, harta, dan utang.
Amnesti pajak sejenis "pajak baru" yang berbasis harta. Uang tebusan yang dibayarkan ke Negara bukan berdasarkan penghasilan. Dasar penghitungan uang tebusan adalah harta yang belum dilaporkan.